HUBUNGAN BILATERAL
INDONESIA DENGAN AUSTRALIA
Gambaran Umum
Hubungan antara Indonesia dan Australia memiliki sejarah yang cukup panjang
sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah satu
dari sejumlah negara di dunia yang pertama mengakui hak Indonesia untuk
merdeka. Dalam perkembangannya, hubungan bilateral antara Indonesia dan
Australia mengalami pasang surut. Hal tersebut terjadi karena berbagai
perbedaan yang ada di antara kedua negara, antara lain, perbedaan yang terkait
dengan sistem politik, kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Namun,
fakta geografis yang menunjukkan bahwa kedua negara merupakan negara
bertetangga menjadi faktor yang mendorong perlunya kedua negara untuk
berinteraksi secara kondusif guna menjaga stabilitas kawasan. Mengingat bahwa
kedua negara menghadapi permasalahan dan tantangan bersama yang mempengaruhi
keamanan kedua negara, Indonesia dan Australia perlu melakukan kerja sama dalam
bidang keamanan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Berdasarkan
hal tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia telah
menandatangani Perjanjian tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan
(Agreement between the Republic of Indonesia and
Australia on the Framework for Security Cooperation)
pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok, Nusa Tengara Barat.
Perjanjian ini mempunyai arti penting dalam mempererat hubungan bilateral
antara Indonesia dan Australia karena memuat sejumlah prinsip dasar
pelaksanaan hubungan bilateral kedua negara. Hal ini juga akan menandai era
baru dalam hubungan kedua negara sehingga berbagai permasalahan sensitif
dan pelik di antara kedua negara dapat dihadapi dengan suatu landasan yang
lebih kuat dan mempunyai tolok ukur yang jelas.
KERJASAMA MULTILATERAL INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA WTO
Negara-negara
yang termasuk WTO adalah Afrika Selatan, Republik Afrika Tengah, Albania, Amerika Serikat, Angola, Antigua dan Barbuda, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Australia, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei, Burkina Faso, Burma, Burundi, Tanjung Verde, Chad,
Chili,
Republik Rakyat Cina, Djibouti, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Fiji,
Filipina, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Islandia, Israel, Jamaika, Jepang, Kamboja, Kamerun,
Kanada, Kenya, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Korea Selatan, Kosta Rika, Kroasia, Kuba, Kirgizstan, Kuwait, Lesotho, Liechtenstein, Madagaskar, Makau, Republik Makedonia, Maladewa, Malawi, Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Mauritius, Meksiko, Mesir, Moldova, Mongolia, Mozambik, Namibia, Nepal, Nikaragua, Niger, Nigeria, Norwegia, Oman,
Pakistan, Panama, Pantai Gading,
Papua Nugini, Paraguay, Peru, Qatar, Rusia, Rwanda, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Selandia Baru, Senegal, Sierra Leone, Singapura, Kepulauan Solomon, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Swiss, Wilayah Bea Cukai Terpisah Taiwan, Penghu, Kinmen dan
Matsu,
Tanzania, Thailand , Togo, Tonga, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turki, Uganda, Ukraina, Uni Emirat Arab, Uni Eropa, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yordania, Zambia, dan Zimbabwe.
Tujuan
pokok UNWTO adalah untuk meningkatkan dan membangun pariwisata sebagai
kontributor bagi pembangunan ekonomi, saling pengertian internasional,
perdamaian, kemakmuran universal, HAM dan kebebasan dasar untuk semua tanpa
memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama. UNWTO telah membantu
para anggotanya dalam industri pariwisata dunia, yang diyakini merupakan faktor
penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,
menyediakan insentif untuk melindungi lingkungan dan warisan sejarah, serta
mempromosikan perdamaian dan saling pengertian antar-negara. Untuk mencapai
tujuan-tujuan tersebut, UNWTO melaksanakan berbagai program yang bertujuan
untuk mengurangi kemiskinan, memperjuangkan kesetaraan gender, dan mendukung
pembangunan yang berkelanjutan.
Saat
ini, UNWTO sedang mempromosikan ekoturisme sebagai salah satu obyek penarik
wisatawan, sekaligus sebagai program untuk melestarikan alam. Rangkaian
kegiatan yang dilakukan termasuk seminar, lokakarya, dan publikasi. Mengingat
Indonesia memiliki banyak obyek wisata alam, ekoturisme dapat menjadi salah
satu bidang kerja sama dengan UNWTO. UNWTO juga memfokuskan diri pada
pemanfaatan situs-situs budaya untuk mendukung pariwisata. Untuk itu UNWTO melakukan
serangkaian kegiatan seperti penelitian di situs-situs budaya, seminar dan
publikasi untuk mempromosikan situs budaya, serta penelitian lapangan untuk
membantu pemerintah setempat memanfaatkan situs budayanya.
Mengingat
pariwisata merupakan salah satu andalan Indonesia sebagai penghasil devisa,
kerja sama di forum internasional dan regional seperti UNWTO dan Pacific
Asia Travel Assiociation (PATA) sangatlah penting, terutama untuk menjalin
kerja sama pelatihan, penanaman modal, dan tukar-menukar pengalaman. UNWTO
memiliki Business Council yang beranggotakan badan-badan pariwisata
non-pemerintah.
Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai focal point UNWTO di
Indonesia, berperan aktif dalam berbagai program yang diselenggarakan
UNWTO antara lain dengan duduk sebagai anggota World Committee on Tourism
Ethics (WCTE) pada periode 2003-2007 dan 2007-2013. WCTE sendiri
merupakan badan independen yang terdiri dari tokoh-tokoh yang diakui
kompetensinya dalam bidang pariwisata, yang bertugas untuk memberikan
masukan-masukan kepada anggota UNWTO terkait dengan perlindungan pariwisata
sesuai dengan kode etik kepariwisataan. Selaku anggota komite, Indonesia telah
berkontribusi dan mendukung pelaksanaan kode etik dimaksud. Di
samping itu, pada Sidang Umum UNWTO yang ke-19 di Gyeongju, Republik Korea,
tanggal 8-14 Oktober 2011, Indonesia terpilih sebagai anggota Executive
Council UNWTO untuk periode 2011-2013.
Salah
satu contoh kerja sama antara Indonesia dengan UNWTO dalam bidang pariwisata
yang mendukung pembangunan berkelanjutan adalah proyek “Sustainable Tourism
through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in
Pangandaran” yang dimaksudkan untuk menjadi model langkah-langkah adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim di daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia khususnya,
dan Asia Tenggara pada umumnya.
Terima Kasih telah berkunjung di blog saya, semoga postingan saya bermanfaat :)
ConversionConversion EmoticonEmoticon